Forum yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan sektor kesehatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Bener Meriah Riswandika Putra, Direktur RSUD Muyang Kute Andri, jajaran Dinas Kesehatan Bener Meriah, serta Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lhokseumawe Rita Masyita Ridwan bersama tim dari BPJS Kesehatan Cabang Lhokseumawe dan Bener Meriah.

Dalam forum itu, sejumlah persoalan yang kerap muncul dalam penyelenggaraan JKN menjadi bahan pembahasan. Mulai dari koordinasi layanan kesehatan, peningkatan mutu pelayanan, hingga penguatan dukungan fasilitas kesehatan agar pelayanan kepada peserta BPJS Kesehatan berjalan lebih optimal.

Sekda Bener Meriah Riswandika Putra menegaskan, forum kemitraan bukan sekedar hanya agenda rutin, melainkan wadah untuk menyamakan persepsi dan mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program JKN di lapangan.

“Forum ini menjadi media koordinasi yang penting untuk menampung berbagai masukan, menyelesaikan persoalan yang muncul, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat,” kata Riswandi.

Menurutnya, keberhasilan Program JKN tidak hanya bergantung pada BPJS Kesehatan, tetapi juga membutuhkan dukungan aktif pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam sistem pelayanan kesehatan.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lhokseumawe Rita Masyita Ridwan mengatakan, forum kemitraan bertujuan membangun kesamaan pemahaman mengenai penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor.

Ia menjelaskan, sinergi yang terbangun melalui forum tersebut diharapkan mampu mempercepat penyelesaian berbagai kendala operasional yang masih ditemui di lapangan, baik terkait pelayanan, sarana-prasarana, maupun ketersediaan sumber daya manusia kesehatan.

“Melalui forum ini, kami ingin memastikan adanya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan, memperkuat kerja sama dengan fasilitas kesehatan, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyediaan fasilitas, sarana-prasarana, dan SDM kesehatan,” ujar Rita.(*)