BENER MERIAH : Pemerintah Kabupaten Bener Meriah diminta mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) dan pemulihan infrastruktur yang rusak akibat bencana. Persoalan anggaran dan sejumlah kendala teknis masih menjadi hambatan dalam proses pemulihan.
Dorongan tersebut disampaikan Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Khusus Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) saat rapat koordinasi bersama Pemkab Bener Meriah di ruang rapat bupati, Rabu, 7 Oktober 2026.
Dalam pertemuan itu, tim monev mengevaluasi perkembangan penanganan pascabencana sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan. Data kerusakan, kebutuhan anggaran, hingga progres pekerjaan diminta disampaikan secara faktual sebagai bahan tindak lanjut pemerintah pusat.
Sekretaris Daerah Bener Meriah Riswandika Putra mengatakan pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran karena tidak mendapatkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD).
“Daerah kita tidak mendapatkan tambahan TKD. Jadi dalam penanganan bencana ini kita mengandalkan BKK,” kata Riswandika.
Dia menyebut anggaran yang tersedia telah digunakan untuk menangani 79 kegiatan yang berkaitan dengan penanganan pascabencana.
Meski begitu, sejumlah pekerjaan belum rampung. Di antaranya pembangunan huntap bagi warga terdampak serta perbaikan jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana.
Bupati Bener Meriah Tagore Abubakar meminta Tim Monev PRR memberi perhatian khusus terhadap pembangunan huntap. Menurutnya, hunian permanen menjadi kebutuhan mendesak bagi warga yang kehilangan atau harus meninggalkan rumah akibat bencana.
“Ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut kepastian tempat tinggal bagi masyarakat yang terdampak bencana,” ujar Tagore.
Selain huntap, dia meminta pemulihan jalan dan jembatan dipercepat. Kerusakan infrastruktur tersebut dinilai mengganggu mobilitas warga sekaligus aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kehadiran Tim Monev PRR ini diharapkan dapat memberikan arahan dan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, sehingga langkah-langkah percepatan pembangunan pascabencana dapat berjalan dengan baik,” katanya.
Tagore juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah terbuka dalam menyampaikan data penanganan bencana. Data tersebut diperlukan agar pemerintah pusat dapat memetakan kebutuhan dan menentukan tindak lanjut rehabilitasi serta rekonstruksi.
Ketua Tim Monev Khusus PRR Topri Daeng Balaw mengatakan pihaknya turun ke Bener Meriah untuk melihat langsung perkembangan penanganan pascabencana sekaligus menginventarisasi persoalan yang masih dihadapi pemerintah daerah.
“Kehadiran kami di sini memang untuk melihat sejauh mana perkembangan dan kendala-kendala yang dialami,” kata Topri.
Dia mengatakan berbagai persoalan yang ditemukan akan menjadi bahan tindak lanjut di tingkat pemerintah pusat. Tim juga akan memastikan program prioritas berjalan sesuai target dan kebutuhan masyarakat tidak terlewat.
Topri meminta perangkat daerah memperkuat komunikasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Koordinasi dinilai penting agar program penanganan bencana tidak tumpang tindih dan pekerjaan yang masih tersendat bisa segera diselesaikan.
“Pak Sekda, tolong disampaikan kepada kepala dinas supaya selalu efektif melakukan koordinasi dengan kementeriannya. Kalau ada kesulitan, dapat langsung dikoordinasikan dengan saya,” ujarnya.
Tim Monev Khusus PRR selanjutnya akan membawa temuan dan kendala di Bener Meriah ke tingkat pemerintah pusat. Pemantauan lanjutan dijadwalkan dilakukan bulan depan dan kembali pada Desember 2026.
Topri menilai Bener Meriah masih memiliki peluang untuk mempercepat pemulihan pascabencana. Namun, hal itu membutuhkan penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
TNI, Polri, dan Kejaksaan juga diminta ikut mendukung komunikasi terkait kebutuhan penanganan pascabencana. Seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi harus tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (*)
Laporan : Al Fatih
