ACEH TENGAH : Pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai lebih optimal dibandingkan apabila pengelolaan program dilakukan secara terpisah melalui kantin di masing-masing sekolah.
Hal tersebut disampaikan Mitra SPPG Pinangan, Syahrin Mafaza kepada wartawan di SPPG Pinangan, Kabupaten Aceh Tengah, Kamis, 10 September 2026.
Menurut Syahrin, perbandingan antara sistem SPPG dan pengelolaan melalui kantin sekolah tidak cukup hanya dilihat dari tempat pengolahan makanan. Ada sejumlah aspek yang perlu diperhatikan, mulai dari kesiapan sumber daya manusia, tata kelola, pengadaan bahan baku, keamanan pangan, sanitasi, pengawasan, hingga distribusi kepada penerima manfaat.
“Kami melihat SPPG lebih optimal karena ekosistemnya sudah terbentuk. Kita tidak hanya berbicara tentang dapur, tetapi tentang bagaimana seluruh proses dari bahan baku sampai makanan diterima oleh penerima manfaat dapat dikendalikan dan diawasi,” ujar Syahrin.
Ia menjelaskan, SPPG bukan hanya berupa bangunan atau fasilitas dapur, melainkan memiliki ekosistem kerja yang saling terhubung. Di dalamnya terdapat tenaga kerja, pemasok bahan baku, sistem pengadaan, proses produksi, pengemasan, pengawasan, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.
“SPPG bukan semata-mata tentang bangunan atau fasilitas dapur. Di dalamnya sudah terbentuk ekosistem tata kelola yang saling terhubung, mulai dari tenaga kerja, pemasok bahan baku, sistem pengadaan, proses produksi, pengemasan, pengawasan sampai distribusi kepada penerima manfaat,” katanya.
Kompetensi Tenaga Pengolah Jadi Perhatian
Syahrin juga menekankan pentingnya kompetensi tenaga pengolahan makanan dalam pelaksanaan program MBG. Menurutnya, SPPG telah memiliki tenaga kerja yang dipersiapkan untuk menjalankan operasional produksi makanan dalam jumlah besar, termasuk tenaga pengolahan yang memiliki kompetensi dan sertifikasi sesuai kebutuhan.
“Di SPPG, kita sudah membangun sistem dan sumber daya manusia yang memang dipersiapkan untuk menjalankan proses produksi makanan. Jadi bukan hanya memasak, tetapi ada standar, pengawasan, dan pembagian tugas yang harus dijalankan,” jelasnya.
Menurutnya, apabila pengelolaan MBG dilakukan melalui kantin sekolah, berbagai aspek tersebut harus dipersiapkan dan diverifikasi kembali di setiap sekolah.
Hal itu mencakup kesiapan fasilitas dapur, tenaga pengolah makanan, sanitasi, ketersediaan dan kelayakan air, sistem pengawasan, hingga penerapan standar keamanan pangan.
“Kalau sistemnya dimulai kembali dari kantin sekolah, tentu banyak hal yang harus dipastikan dari awal. Kita perlu memastikan fasilitasnya memenuhi standar, airnya layak, tenaga pengolahnya kompeten, sistem sanitasinya berjalan, dan pengawasannya juga tersedia,” ungkapnya.
SPPG Dinilai Lebih Efisien dari Sisi Investasi
Selain kesiapan sistem dan sumber daya manusia, Syahrin menilai keberadaan SPPG juga memiliki keunggulan dari sisi investasi dan cakupan pelayanan.
Ia menjelaskan, pembangunan dan pengoperasian SPPG membutuhkan investasi yang cukup besar yang telah dikeluarkan oleh mitra untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah. Menurutnya, investasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk melayani penerima manfaat dari beberapa sekolah dalam wilayah jangkauan pelayanan SPPG.
Sebaliknya, apabila fasilitas dapur MBG dibangun secara terpisah di setiap kantin sekolah, kebutuhan investasi fasilitas dan sumber daya manusia harus dipenuhi kembali di masing-masing sekolah. Sementara itu, cakupan penerima manfaat dari setiap unit menjadi lebih terbatas.
“Kalau satu kantin hanya melayani satu sekolah, investasi yang dikeluarkan tetap besar, tetapi penerima manfaatnya lebih sedikit. Sementara melalui SPPG, satu fasilitas dapat mencakup beberapa sekolah sesuai dengan jangkauan pelayanan yang ditetapkan,” jelas Syahrin.
Dampak MBG Turut Dirasakan Pedagang Pasar
Keberadaan SPPG juga dinilai memberikan dampak terhadap masyarakat yang terlibat dalam rantai pasok bahan pangan. Kebutuhan bahan baku untuk pelaksanaan MBG turut melibatkan pedagang dan pemasok bahan pangan lokal.
Hal tersebut dirasakan Feri Oktia Darlen, pedagang sayur yang ditemui di Pasar Paya Ilang, Kabupaten Aceh Tengah.
Feri mengatakan, sejak adanya program MBG, kebutuhan sayuran turut memberikan dampak positif terhadap aktivitas perdagangannya.
“Alhamdulillah, semenjak adanya MBG, pendapatan saya terasa lebih bagus. Permintaan sayuran juga menjadi lebih banyak dan rutin. Jadi kami sebagai pedagang sangat terbantu,” ujar Feri.
Menurut Feri, adanya kebutuhan bahan pangan secara rutin memberikan peluang bagi pedagang sayur untuk meningkatkan penjualan. Ia juga melihat manfaat tersebut tidak hanya dirasakan oleh pedagang, tetapi dapat berpengaruh terhadap pihak lain yang berada dalam rantai pasok bahan pangan.
“Kalau ada kebutuhan sayur untuk MBG, tentu kami ikut merasakan dampaknya. Barang yang kami jual lebih banyak terserap dan perputaran uang juga menjadi lebih cepat,” ungkapnya.
Pengawasan MBG Dinilai Lebih Terstruktur
Menurut Syahrin, keunggulan lainnya terletak pada pengelolaan tenaga kerja. SPPG memiliki pembagian tugas dan sistem kerja yang dirancang untuk mendukung proses produksi makanan dalam jumlah besar.
Ia menilai tujuan utama program MBG bukan hanya menyediakan makanan, tetapi memastikan penerima manfaat memperoleh makanan bergizi yang memenuhi standar dan ketentuan program.
Karena itu, menurutnya, sistem pelayanan melalui SPPG dapat memberikan mekanisme pengawasan yang lebih terstruktur, mulai dari pengadaan bahan baku, proses pengolahan, pengemasan, hingga pendistribusian makanan kepada penerima manfaat.
“Yang perlu kita pastikan bukan hanya makanannya tersedia, tetapi bagaimana makanan tersebut diproses dengan sistem yang baik, memenuhi standar keamanan pangan, dan sampai kepada penerima manfaat dalam kondisi yang sesuai,” ujarnya.
Ia menambahkan, SPPG yang telah beroperasi juga memiliki dasar yang lebih kuat karena sistem, fasilitas, tenaga kerja, serta mekanisme pengawasan telah dibangun dan dijalankan dalam proses operasional program.
Dorong Evaluasi dan Penguatan Sistem
Syahrin berharap pelaksanaan program MBG ke depan terus diperkuat melalui evaluasi dan perbaikan terhadap sistem yang telah berjalan. Menurutnya, proses evaluasi tetap penting dilakukan agar pelaksanaan program semakin efektif tanpa mengabaikan investasi dan ekosistem yang telah terbentuk di SPPG.
“Kami sebagai mitra SPPG Pinangan tentu mendukung tujuan program MBG untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Harapannya, sistem yang sudah berjalan dapat terus diperbaiki dan dikembangkan agar manfaatnya semakin optimal bagi penerima manfaat dan masyarakat yang terlibat di dalamnya,” pungkas Syahrin.
Di sisi lain, Feri berharap program MBG dapat terus berjalan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, termasuk para pedagang bahan pangan lokal.
“Harapan saya MBG terus dilanjutkan karena manfaatnya banyak. Anak-anak mendapatkan makanan bergizi, sementara kami sebagai pedagang juga mendapatkan dampak positif dari meningkatnya kebutuhan bahan pangan,” tutup Feri.(*)
Laporan : Al Fatih
