Pemkab Bener Meriah Kejar Realisasi Huntap

Aktual Aceh

Bupati Bener Meriah, Tagore Abubakar saat mengikuti Rakor bersama Pemerintah Aceh

 

BENER MERIAH : Pemerintah Kabupaten Bener Meriah bergerak cepat mendorong realisasi pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi. Langkah itu ditandai dengan keikutsertaan Bupati Bener Meriah, Ir. H. Tagore Abubakar, dalam rapat koordinasi (rakor) bersama Pemerintah Aceh yang digelar secara virtual, 6 April 2026.

Dalam rapat tersebut, Tagore didampingi Sekretaris Daerah Riswandika Putra serta sejumlah pejabat terkait. Rakor dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Aceh dan diikuti para kepala daerah dari wilayah terdampak bencana.

Fokus utama pertemuan ini bukan sekadar formalitas. Pemerintah daerah diminta mempercepat proses pendataan dan verifikasi usulan huntap, sekaligus memastikan kesiapan anggaran yang bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sejumlah pejabat teknis turut terlibat dalam pembahasan, mulai dari unsur pemerintahan, hukum, hingga perangkat daerah yang menangani kebencanaan dan infrastruktur. Mereka menyelaraskan data lapangan dengan skema pembiayaan agar pembangunan huntap tidak tersendat di tahap administrasi.

Pemerintah menilai rakor ini krusial. Pasalnya, percepatan pembangunan hunian tetap menjadi kunci pemulihan pascabencana. Tanpa tempat tinggal yang layak dan aman, proses rehabilitasi sosial dan ekonomi warga akan berjalan lambat.

“Sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat harus diperkuat agar penanganan bencana tidak berjalan parsial,” menjadi benang merah dalam diskusi yang berlangsung interaktif tersebut.

Selain membahas teknis verifikasi, forum juga membuka ruang bagi daerah untuk menyampaikan kendala dan masukan. Hal ini dinilai penting guna menyempurnakan langkah strategis ke depan, terutama dalam menghadapi bencana hidrometeorologi yang kian sering terjadi.

Melalui rakor ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya: memastikan setiap korban bencana mendapatkan hunian yang layak, dengan proses yang transparan, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan riil di lapangan. (*)

Laporan : Afrian Termulo 

BERITA TERKAIT