Bener Meriah — Ratusan masyarakat Kampung Wihni Durin, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah mendatangi Kantor Bupati setempat, pada Senin, 12 Januari 2026, sekitar pukul 16.16 WIB.
Kedatangan mereka menuntut agar Reje (kepala) Kampung Wihni Durin, Kasiman, segera dicopot dari jabatan karena dianggap telah gagal memimpin selama menjabat.
“Kami mendesak Bapak Bupati Bener Meriah agar memberhentikan Kasiman dari Reje Kampung Wihni Durin. Jika tidak diberhentikan, kami akan angkat kaki dari sana,” teriak salah satu warga yang hadir.
Sementara itu, Aladin Sahputra, perwakilan masyarakat lainnya mengungkapkan bahwa warga sudah tidak sanggup menghadapi sikap arogansi Kasiman sebagai Reje dalam pemerintahan kampung.
“Kami sudah tidak sanggup lagi. Sikap arogannya sebagai reje membuat kami tidak bisa menerima kepemimpinannya. Tingkah lakunya tidak mencerminkan seorang pemimpin kampung,” ujarnya.
Disamping itu, para warga juga menyampaikan beberapa permasalahan sehingga melatarbelakangi tuntutan pemberhentian Kasiman dari Reje Wihni Durin seperti Kasiman tidak transparan dan diduga menyalahgunakan dana desa.
“Mulai dari anggaran pembangunan, pemberdayaan masyarakat (termasuk dana ketahanan pangan), dana bencana, hingga anggaran pariwisata tidak pernah disampaikan secara terbuka kepada masyarakat,” kata warga.
Selain itu, warga juga mengeluhkan berbagai bentuk ketidakadilan dalam penyaluran bantuan sosial.
Beberapa poin yang disoroti masyarakat antara lain:
Bantuan tidak diberikan secara menyeluruh kepada masyarakat yang berhak.
Anggaran sebesar Rp20 juta bersumber dari Dana Desa untuk pembelian beras diduga hanya direalisasikan dalam bentuk 20 sak beras ukuran 15 kilogram, yang dinilai tidak sebanding dengan anggaran.
Kemudian fasilitas bantuan Starlink yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum, diduga hanya digunakan untuk kepentingan pribadi di rumah reje.
Oleh karena itu, ratusan warga tersebut mendesak Bupati Bener Meriah, Tagore Abubakar agar segera memproses pemberhentian Kasiman dari Reje Kampung Wihni Durin.
Sebagai penguat, masyarakat turut melampirkan daftar hadir musyawarah desa yang menunjukkan bahwa tuntutan ini merupakan hasil kesepakatan bersama warga Kampung Wihni Durin.
Surat pernyataan tersebut ditembuskan kepada sejumlah pihak terkait, di antaranya Kapolsek Syiah Utama, Danramil, DPMK, DPRK Kabupaten Bener Meriah, Bupati Bener Meriah, Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta arsip.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Bener Meriah belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan warga tersebut.
Masyarakat berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas demi menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan publik di Kampung Wihni Durin.
Laporan : Herman Bahgie Bertona
