BANDA ACEH : Bupati Bener Meriah, Tagore Abubakar, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) 2027 di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Kamis, 23 April 2026.
Forum tahunan ini mempertemukan pemangku kepentingan lintas sektor, mulai dari perwakilan kementerian, lembaga pusat, legislatif, hingga kepala daerah se-Aceh.
Sejumlah institusi seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Bappenas, dan BNPB turut ambil bagian, bersama unsur DPR RI/DPD asal Aceh, DPR Aceh, serta jajaran Forkopimda.
Kepala Bappeda Aceh, Zulkifli, dalam laporannya menyebut Musrenbang menjadi ruang strategis untuk menghimpun aspirasi sekaligus menyelaraskan arah pembangunan pusat dan daerah. Ia menekankan pentingnya perumusan program yang responsif terhadap kondisi riil masyarakat.
“Forum ini juga menjadi momentum menyamakan visi pembangunan Aceh sebagaimana tertuang dalam RPJMA 2025–2029, yakni Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan,” ujar Zulkifli.
Tema RKPA 2027 yang diusung adalah percepatan pemulihan pascabencana melalui pembangunan tangguh dan berkelanjutan. Menurut dia, tema tersebut relevan dengan kondisi Aceh yang masih membutuhkan pemulihan menyeluruh, baik pada sektor infrastruktur, sosial, maupun ekonomi.
Musrenbang kali ini diikuti sekitar 441 peserta dari berbagai unsur, termasuk akademisi, rektor perguruan tinggi, lembaga vertikal, perbankan, BUMN/BUMD, hingga organisasi masyarakat sipil dan insan pers.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dalam arahannya menegaskan pentingnya sinkronisasi antara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) nasional, RPJMA, dan RKPA 2027. Ia mengingatkan agar setiap program yang dirancang memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
“Fokus pembangunan tidak hanya pada pemulihan fisik, tetapi juga sosial, ekonomi, dan lingkungan, sekaligus memperkuat ketangguhan daerah terhadap risiko bencana,” kata Muzakir.
Ia memaparkan sepuluh prioritas pembangunan, mulai dari penguatan syariat Islam, penurunan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, hingga transformasi digital dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Gubernur juga menekankan agar pemerintah kabupaten/kota menyelaraskan programnya dengan kebijakan provinsi. Menurutnya, keselarasan ini penting untuk menghindari tumpang tindih sekaligus memastikan efektivitas pembangunan.
“Setiap intervensi harus saling menguatkan dan memberi dampak luas bagi masyarakat Aceh,” ujarnya.
Terkait dana otonomi khusus, Muzakir menyebut pemerintah tetap akan mengupayakan keberlanjutannya. Namun, ia mengingatkan pentingnya memperkuat kemandirian fiskal daerah serta mendorong peningkatan investasi.
“Melalui forum ini, kita perlu memperkuat sinergi dan menghadirkan perencanaan yang inovatif, inklusif, dan implementatif,” kata dia.(*)
Laporan : Arsadi Laksamana
